DAHLAN ISKAN
Alasan Dahlan Iskan Tak Mau Ambil Gaji Dirut PLN
Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan paham betul pentingnya merebut kepercayaan. Itu sebabnya, saat dia menjadi Direktur Utama PLN, mantan wartawan ini memilih tak mengambil gaji dan tidak menempati rumah dinas yang sudah disediakan.
"Citra PLN itu adalah sarang korupsi. Untuk mengubah citra itu, penting menunjukkan pada publik bahwa saya selaku Dirut tidak bermewah-mewah dan mau berkorban," kata Dahlan dalam diskusi Transformasi BUMN Menuju Pentas Global yang diadakan Tempo di Hotel Kempinsky Jakarta, Selasa 22 November 2011 malam.
Dahlan, dengan gayanya yang rileks, bersepatu kets kesukaannya serta tanpa jas dan dasi menjelaskan bahwa dengan tidak mengambil gaji, bukan berarti dia berkorban. "Ya tidaklah...saya kan sudah kaya...lihat ini, sepatu kets saya mahal lo.." Katanya yang segera disambut gelak tawa hadirin.
Dalam diskusi ini, Dahlan yang didampingi pembicara Lin Che Wei (Founder IRAI) dan moderator Bambang Harymurti (Dirut PT Tempo Inti Media) menjelaskan apa saja yang dia lakukan selama sebulan menjabat menteri BUMN. Salah satunya, kata Dahlan, memastikan bahwa para direksi BUMN tidak akan direcoki kepentingan lain selain upaya meningkatkann profesionalisme BUMN tersebut. "Sekarang , misalnya, rapat-rapat koordinasi BUMN yang boleh hadir hanya direksi dan komisaris. Yang lain tidak perlu, karena hanya ngrecokin," kata dia.
Dahlan juga berjanji akan membentengi para direksi BUMN bila ada pihak luar yang mencoba merecoki mereka. "Tugas saya membentengi mereka. Biarlah mereka bekerja dengan baik," katanya.
Dalam diskusi ini, Dahlan berbicara sebagai pembicara kunci di sesi pertama. Sesi kedua diisi oleh Sofyan Djalil (Penasihat Wakil Presiden bidang Perencanaan Strategis, mantan Menteri Negara BUMN) Sumaryanto Widayatin (Deduti Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN) serta Dr. Aviliani (Ekonom INDEF).
Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan paham betul pentingnya merebut kepercayaan. Itu sebabnya, saat dia menjadi Direktur Utama PLN, mantan wartawan ini memilih tak mengambil gaji dan tidak menempati rumah dinas yang sudah disediakan.
"Citra PLN itu adalah sarang korupsi. Untuk mengubah citra itu, penting menunjukkan pada publik bahwa saya selaku Dirut tidak bermewah-mewah dan mau berkorban," kata Dahlan dalam diskusi Transformasi BUMN Menuju Pentas Global yang diadakan Tempo di Hotel Kempinsky Jakarta, Selasa 22 November 2011 malam.
Dahlan, dengan gayanya yang rileks, bersepatu kets kesukaannya serta tanpa jas dan dasi menjelaskan bahwa dengan tidak mengambil gaji, bukan berarti dia berkorban. "Ya tidaklah...saya kan sudah kaya...lihat ini, sepatu kets saya mahal lo.." Katanya yang segera disambut gelak tawa hadirin.
Dalam diskusi ini, Dahlan yang didampingi pembicara Lin Che Wei (Founder IRAI) dan moderator Bambang Harymurti (Dirut PT Tempo Inti Media) menjelaskan apa saja yang dia lakukan selama sebulan menjabat menteri BUMN. Salah satunya, kata Dahlan, memastikan bahwa para direksi BUMN tidak akan direcoki kepentingan lain selain upaya meningkatkann profesionalisme BUMN tersebut. "Sekarang , misalnya, rapat-rapat koordinasi BUMN yang boleh hadir hanya direksi dan komisaris. Yang lain tidak perlu, karena hanya ngrecokin," kata dia.
Dahlan juga berjanji akan membentengi para direksi BUMN bila ada pihak luar yang mencoba merecoki mereka. "Tugas saya membentengi mereka. Biarlah mereka bekerja dengan baik," katanya.
Dalam diskusi ini, Dahlan berbicara sebagai pembicara kunci di sesi pertama. Sesi kedua diisi oleh Sofyan Djalil (Penasihat Wakil Presiden bidang Perencanaan Strategis, mantan Menteri Negara BUMN) Sumaryanto Widayatin (Deduti Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN) serta Dr. Aviliani (Ekonom INDEF).
JOKO WIDODO
Yang ini pasti juga udah banyak yang kenal. Walikota Solo yg merakyat dan penggemar berat music rock.
Nonton konser Rock in Solo
Mobdin karya siswa SMK Solo
Jarang terdengar bahwa pejabat di Indonesia tidak mau menerima gajinya, justru kebanyakan dari mereka meminta kenaikan gaji. Namun, pejabat yang satu ini, Wali Kota Solo Joko Widodo, berbeda dengan pejabat lainnya. Selama menjabat sebagai wali kota, ia tidak pernah sekali pun mengambil gaji yang menjadi haknya. Hal ini dengan malu-malu diungkapkannya ketika ditanya oleh salah satu peserta seminar "Gerakan Perempuan Mewujudkan Good Governance" di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (26/5/2011).
"Gaji wali kota Rp 6,5 juta. Potong pajak jadi Rp 5,5 juta. Saya tidak pernah nanya. Saya merasa, memang saya sebenarnya butuh uang, tapi ada orang lain yang lebih membutuhkan uang ini dari kita," tutur Joko sambil tersenyum.
Joko mengaku, ia dan istrinya memiliki pendapatan dari usaha lain. Oleh karena itu, ia merasa masih cukup terpenuhi kebutuhannya dengan hasil kerjanya yang lain. Sebelum menjadi wali kota, ia telah memiliki usaha mebel rumah dan taman, bahkan telah eksis di beberapa negara. Usaha ini tetap ia jalankan setelah terpilih menjadi wali kota.
"Kami hidupnya dari income yang lain. Saya enggak pernah pakai gaji saya. Hanya tanda tangan slip gajinya, tapi enggak pernah lihat uangnya," imbuhnya.
Selama menjabat, Joko menambahkan, ia tak pernah sekali pun melakukan lobi terkait dengan program-program kegiatannya dengan anggota Dewan. "Saya enggak suka melobi ke Dewan. Takutnya malah jadi ada deal-deal yang enggak jelas. Selama hampir lima tahun menjabat wali kota, kalau saya punya program, saya berikan pada koran minta dipublikasikan. Setelah itu, akan ketahuan dan terkumpul pendapat masyarakat.
Nah, kalau setuju, baru saya jalankan program itu. Kalau tidak setuju, ya dikaji lagi," katanya.
Namun, Joko tak mau menceritakan lebih jauh lagi mengenai alasan yang melatari untuk tidak menerima gaji sebagai Wali Kota Solo. Ia hanya berharap bisa bekerja dan melakukan yang terbaik untuk Kota Solo.
"Enggak usah ditanya lagi soal itu. Tadi itu saya terpaksa ngomong karena ada yang bertanya dalam seminar. Saya tidak ingin membahas soal itu," katanya sembari tertawa.
Joko Widodo telah dua kali terpilih menjadi Wali Kota Solo. Pria yang biasa disapa Jokowi ini terpilih untuk pertama kali tahun 2005, dan terpilih kembali untuk masa jabatan 2010-2015.
Walikota Solo Tak Pernah Ambil Gaji: Urusan gaji pejabat tinggi belakangan ini kian ramai dibicarakan. Pemicunya, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal gajinya yang sudah tujuh tahun tidak juga naik. Tapi tidak semua pejabat negara mempermasalahkan gaji. Walikota Solo Joko Widodo, misalnya.
Walikota yang tengah menjalani masa jabatan dua periode ini ternyata belum pernah sekali pun mengambil gajinya. Bahkan, mobil dinas walikota yang saat ini dipakainya juga merupakan 'warisan' pejabat walikota sebelumnya, Slamet Suryanto.
Jokowi panggilan akrab walikota Solo ini menuturkan, Sabtu 28 Januari 2011 hingga hari ini belum pernah melihat ataupun menerima amplop gaji bayarannya sebagai walikota. “Kalau teken saya memang teken tapi tidak pernah lihat amplopnya. Ambil gimana, wong lihat amplopnya saja tidak pernah,” kata dia.
Ketika ditanya kenapa tidak mengambil gajinya, dengan rendah hati ia tidak mau menjawabnya. “Nggak, nggak, saya tidak mau menjawabnya karena terlalu riskan. Yang penting saya tidak pernah ambil gaji. Kalau tidak percaya, tanya saja kepada sekretaris atau ajudan saya,” tegas dia.
Soal mobil dinas, dia juga enggan menggantinya dengan yang baru. Mobil dinas Toyota Camry keluaran tahun 2002 ini merupakan peninggalan mobil dinas walikota Solo sebelumnya, Slamet Suryanto. “Mobil asal bisa dinaikin, tidak perlu mobil baru,” ujar Jokowi. Selain itu, dia mengaku memang tidak suka gonta-ganti mobil. Seperti halnya mobil pribadinya yang sudah 14 tahun tidak diganti. “Saya bukan sok, tapi saya memang orang nggak punyai birahi terhadap mobil baru. Jenis mobil dinasnya keluaran tahun berapa, saya juga tidak tahu. Silakan tanya Pak Suli saja (sopir walikota). Pokoknya saya naik dan selamat saja,” tutur dia.
FATHUL HUDA
Fathul Huda melepas bantuan
Fathul Huda Resmi Jadi Bupati Kabupaten Tuban Ke-15
Bupati Tuban, Jawa Timur, Fatkhul Huda, berjanji tidak mengambil gajinya selama lima tahun masa kepemimpinan periode 2011-2016. Gajinya akan dia kumpulkan untuk kegiatan amal dan diberikan kepada orang miskin.
“Selama lima tahun, gaji saya tidak akan saya ambil,” kata Fatkhul Huda usai dilantik sebagai Bupati Tuban oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Senin (20/6).
Kalau janji Fatkhul ini dipenuhi, dia adalah Bupati pertama yang menyatakan tidak mengambil gajinya. Meski gajinya adalah hak sebagai Kepala Daerah, tetapi, Fatkhul justru menyatakan bahwa dari segi materiil dirinya sudah merasa berkecukupan. Untuk itu, dia memerintahkan Kepala Bagian Umum Pemerintah Tuban untuk mengumpulkan gajinya setiap bulan dan selanjutnya akan diberikan kepada orang membutuhkan.
Fatkhul yang juga pengusaha batu bara, peternakan sapi, dan rumah sakit ini juga menyatakan jabatan sebagai bupati tidak berarti segala-galanya di daerah. Dia mencontohkan, dirinya juga tidak akan menggunakan fasilitas pemerintah, terkecuali yang menyangkut dengan simbol-simbol negara, seperti rumah dinas, kendaraan dinas, dan sejumlah fasilitas yang melekat secara kedinasan jabatan bupati. “Saya kira yang wajarlah,” katanya.
Selama menjabat, Fatkhul berjanji akan memprioritaskan sejumlah program kerja, antara lainnya mengentaskan kemiskinan dan menambah lapangan kerja.
Pasangan K.H. Fakhul Huda-Noor Nahar Husein dilantik menjadi Bupati Tuban periode 2011-2016 setelah sebelumnya mengalahkan para pesaingnya, yakni pasangan I Kristiawan (Ketua DPRD Tuban) dengan Wakil Calon Bupati Haeny Relawati. Haeny Relawati maju sebagai calon Wakil Bupati Tuban, karena sudah pernah menjabat sebagai Bupati Tuban selama dua kali.
Janji2 Fathul Huda dalam Pilkada Tuban:
1. Menggratiskan biaya pendidikan untuk siswa SD/MI SMP/MTs hingga SMA/MA se-Kabupaten Tuban.
2. Menggratiskan pasien rawat inap miskin di Kelas III di RSUD dr. R Koesma dan seluruh Puskesmas se-Kabupaten Tuban.
3. Memberikan hak dan meningkatkan kesejahterahan guru negeri dan swasta termasuk PTT dan GTT.
4. Tidak mengambil semua hak sebagai bupati dan mengembalikannya untuk rakyat Tuban.
5. Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Pedagang Kaki Lima (PKL)
6. Membantu pendirian SPBU untuk neleyan di Palang, Tuban Kota, Jenu, Tambakboyo dan Bulu, Bancar.
7. Memperhatikan nasib buruh meningkatkan ekonomi dan tanaman produktif petani.
8. Membantu dana operasional ponpes dan tempat ibadah, karang taruna, hingga RT/RW di seluruh Tuban.
9. Memajukan prestasi olahragah di semua bidang mengupayakan Tuban miliki tim sepak bola seperti Persibo Bojonegoro maupun Persela Lamongan.
0 comments:
Post a Comment